Menko Luhut Bantah Miliki Bisnis Tambang di Papua, Ingin Kasusnya Sampai ke Meja Hijau

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kalau dirinya memiliki bisnis tambang di Papua. Ungkapan itu Luhut sampaikan sekaligus untuk menjawab tudingan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti yang menyatakan kalau Menteri dari Partai Golkar itu memiliki bisnis tambang di Papua melalui konten di YouTube pribadi Haris Azhar. Pernyataan itu sekaligus menekankan kalau perkara yang dilaporkan pihaknya ini akan berproses hingga putusan pengadilan guna membuktikan siapa yang benar.

"Ya itu, biar saja pengadilan nanti. Biar kita lihat (siapa yang benar)," kata Luhut kepada awak media di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021). "Karena saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada, apalagi dibilang untuk pertambangan pertambangan, itu kan berarti jamak, saya engga ada," sambungnya. Lebih lanjut, Menteri yang kerap kali disapa Opung ini menegaskan kalau laporannya kepada Polda Metro Jaya akan disikapinya secara serius.

Bahkan Luhut bersedia untuk mengikuti seluruh proses hukum sesuai dengan prosedur yang ada hingga nantinya dapat ditetapkan siapa yang bersalah. "Sekali lagi saya ingatkan saja, jangan sekali sekali kita berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang, itu aja. Dan saya tidak akan berhenti, saya ulangi saya tidak akan berhenti, saya membuktikan kalau saya benar," tuturnya. Dengan begitu, dirinya ingin perkara ini berlanjut hingga putusan pengadilan atau secara tidak langsung, Luhut enggan untuk berdamai dengan kedua terlapor.

"Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan nanti, kalau saya salah, ya, saya dihukum, berarti kalau yang dilaporkan itu salah ya dia dihukum," ucapnya. Terkait mediasi yang akan dilakukan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya nantinya, Luhut menyatakan akan tetap menjalani proses tersebut. Hal itu karena katanya merupakan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran Kapolri.

"Ya ini kita jalani aja hukum nanti kita lihat kalau ada tadi disampaikan oleh penyidik edaran dari Kapolri untuk mediasi ya silakan aja jalan," ucap Luhut. "Tapi saya ingin sampaikan supaya kita semua ini belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Sudah berkali kali saya sampaikan kebebasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya hak asasi yang ngomong saja (kedua terlapor), hak asasi yang diomongin juga kan ada (Luhut)," tukasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Pelaporan itu merupakan buntut dari konten video yang diunggah di akun Haris Azhar soal bisnis tambang di Papua yang diduga milik Menkomarves ini. Atas tudingan itu, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia karena merasa difitnah terkait bisnis tambang di Papua. "Yang saya laporkan Haris Azhar sama Fatia," ujar Luhut kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Luhut sebelumnya telah mengultimatum Haris Azhar dan Fatia untuk membuat permohonan maaf terbuka atas konten video di YouTube yang berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!'. Akhirnya, Luhut menempuh jalur hukum setelah dua kali permintaan klarifikasi yang ia layangkan tidak digubris oleh Haris Azhar dan Fatia. "Ya karena sudah 2 kali dia nggak mau minta maaf, saya harus mempertahankan nama baik saya dan anak cucu saya. Jadi saya kira mereka sudah keterlaluan karena dua kali saya suruh minta maaf nggak mau minta maaf, sekarang kita ambil jalur hukum jadi saya pidanakan dan perdatakan," tegas Luhut.

Luhut menyebutkan tudingan Haris Azhar dan Fatia sudah kebablasan. Atas tudingan yang dianggapnya sebagai fitnah itu, Luhut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus diikuti pula rasa tanggung jawab. "Saya ingatkan tidak ada kebebasan absolut, semua kebebasan bertanggung jawab jadi saya punya hak untuk bela hak asasi saya," katanya.

Dalam laporannya itu, Luhut menyatakan tudingan Haris Azhar dan Fatia tidak disertai bukti bukti yang ada. Selain itu, Luhut mengatakan bahwa kasus ini mesti jadi pembelajaran masyarakat agar memberikan pernyataan yang bertanggung jawab di depan publik. "Saya sudah minta bukti bukti kalau saya seperti yang mereka bilang, tapi tidak ada. Dia juga bilang kalau research tidak ada. Jadi ini pembelajaran kita semua masyarakat, banyak yang menyarankan saya tidak begini tapi saya bilang tidak. Saya mau menunjukkan kepada publik supaya manusia manusia itu yang merasa public figure itu menahan diri untuk memberikan statement statement tidak bertanggung jawab," tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Bareskrim Polri Koordinasi dengan MA terkait Rencana Pemindahan Napoleon Bonaparte ke Lapas Cipinang

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusulkan agar terdakwa kasus penerimaan suap pengurusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait rencana pemindahan itu. Koordinasi dilakukan lantaran Napoleon merupakan tahanan MA […]

Read More
Nasional

SBY Cerita Masa Lalu, Pasang Surut Damaikan Konflik dengan GAM di Aceh

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bercerita pengalamannya menciptakan perdamaian di Aceh. Selama tiga empat tahun, SBY rajin mondar mandir berkunjung ke Aceh untuk mengatasi konflik yang terjadi. Itu dilakukan sebelum dirinya menjadi Presiden. "Saya sebagai pelaku sejarah seluruh kabupaten/kota sudah kami datangi, bertemu para Abu (ulama), tokoh masyarakat, semua pihak. Bahkan berkomunikasi dengan pihak GAM […]

Read More
Nasional

Basarah dan Zulhas Sebut Sabam Referensi dan Mentor Politik

Anggota MPR RI paling senior, Sabam Sirait merupakan sumber referensi perjuangan politik dan menjadi salah satu tokoh nasional yang kiprahnya dapat dirasakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat melayat Sabam Sirait di rumah duka di Jalan […]

Read More