Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan istilah kerajaan. Dinasti politik yang tidak dibangun dengan kejujuran dan hanya mementingkan kepentingan internal saja, tentunya sama merugikannya seperti halnya dengan korupsi kolusi dan nepotisme.
Di Indonesia mungkin saja kamu menemukan kasus seperti hal tersebut, misalnya seorang kepala desa yang menjadikan saudaranya sebagai pegawai kantor desa tanpa adanya seleksi dan tak peduli latar belakang pendidikannya. Kira-kira apa saja ya, hal-hal yang merugikan yang diakibatkan oleh dinasti tersebut? Yuk, kita bahas bersama-sama.
Menurunnya kualitas sumber daya manusia
Orang yang bekerja tanpa adanya seleksi, interview, atau tes patut dipertanyakan kredibilitasnya. Bukan tidak mungkin jika perekrutan yang berdasarkan ikatan darah saja dapat berpengaruh terhadap kualitas suatu instansi. Misalnya saja seseorang yang tidak pandai menghitung diletakkan di bagian keuangan yang menyebabkan salah hitung anggaran suatu instansi. Hal seperti ini tentunya dapat merugikan perusahaan dan banyak pihak lainnya.
Dapat menghambat konsolidasi demokrasi
Dilansir dari mpr.go.id, konsolidasi demokrasi adalah menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjalankan agenda-agenda demokrasi secara bersama-sama. Sementara itu, dilansir dari lemhannas.go.id terdapat sistem informasi dan rekapitulasi KPU yang menunjukkan bahwa 55 kandidat dari 124 kandidat (44%) terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat. Jika banyak terjadi kasus tersebut, terdapat tanda-tanda bahwa konsolidasi demokrasi tidak berjalan seperti semestinya. Ini akan menimbulkan ketidakadilan tersendiri. Padahal cara pandang berbagai aspek tanpa melihat hubungan darah atau kedekatan personal dapat lebih objektif serta mendukung kemajuan bagi pemerintah maupun rakyatnya.
Terbatasnya ruang untuk orang-orang cerdas & berkompeten
Dinasti politik membawa penempatan kekuasaan hanya berputar di sedikit ruang lingkup saja dan hanya berdasarkan ikatan darah atau kepentingan personal. Hal ini tentunya jadi salah satu faktor tertutupnya kesempatan emas bagi putra dan putri bangsa yang cerdas dan berkompeten untuk menduduki kekuasaan. Padahal di luar sana masih banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan bangsa. Selain itu, fungsi kontrol juga akan semakin melemah dan membuka peluang korupsi.
Menghambat fungsi ideal dan peran partai politik
Partai politik mempunyai fungsi di antaranya adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, nilai-nilai pada masyarakat, dan juga memberikan perlindungan dan rasa aman. Dinasti politik dapat menghambat fungsi ideal partai politik yang seharusnya. Misalnya saja, calon pemimpin yang ada di partai politik tidak dipilih berdasarkan seleksi ketat, melainkan hanya berdasar pada hubungan kekerabatan atau popularitas saja.
Sebenarnya, partai politik juga dapat berperan besar menekan jumlah dinasti politik pada pemilihan pemimpin atau wakil rakyat. Misalnya saja dengan cara selektif ketat perekrutan dan komitmen kuat untuk memberantas dinasti politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, serta melakukan edukasi kepada khalayak lewat kampanye untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, hingga pengalaman. Jadi, mereka tidak semata memilih karena background keluarga atau popularitas saja. Selain itu, sebagai masyarakat kita juga harus cerdas dan berpikir untuk jangka panjang. Jangan sampai memilih pemimpin yang hanya bermodalkan nama besar keluarga saja tanpa diimbangi kredibilitas dalam memimpin.
Nah, itu dia hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan akibat maraknya dinasti politik. Jangan sampai hal tersebut dijadikan sebuah kewajaran dan menghambat banyak generasi yang cerdas untuk terus maju dan membangun negeri. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, bisa dimulai dari lingkungan terdekat atau diri sendiri. Caranya, bekali diri dengan informasi terkait nilai integritas pada situs Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC KPK, sehingga tertanam sikap antikorupsi pada diri sendiri.