Kebijakan Pemerintah Dinilai Batasi Kegiatan Ekonomi, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah melakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek, terkait penanganan dampak Covid 19. Banyak orang yang menilai, kebijakan yang diterapkan Pemerintah terlalu membatasi. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. Namun jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, banyak pula yang menilai kebijakan pemerintah tidak tegas.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga mengatakan, Pemerintah harus melihat situasi pandemi secarahelicopter view, tidak bisa dilihat secara parsial. “Jika hanya dilihat dari sisi kesehatan, kebijakan terkesan kurang tegas. Namun jika dilihat dari sisi ekonomi saja, kebijakannya terkesan terlalu membatasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021). “Ini harus dilakukan secara hati hati dan dihitung dengan cermat, karena Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek ini,” sambungnya.

Airlangga juga mengatakan, saat ini angka kasus konfirmasi positif Covid 19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus Covid 19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity, karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Saat ini, program vaksinasi telah mencapai 66,5 juta vaksinasi, yang terdiri dari dosis pertama sejumlah 46,7 juta dan dosis kedua sebanyak 19,8 juta dosis. “Tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan,” ujar Airlangga. “Juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri dengan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi tanah air untuk melakukan riset dan pengembangan untuk vaksin dan obat obatan,” pungkasnya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Bareskrim Polri Koordinasi dengan MA terkait Rencana Pemindahan Napoleon Bonaparte ke Lapas Cipinang

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusulkan agar terdakwa kasus penerimaan suap pengurusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait rencana pemindahan itu. Koordinasi dilakukan lantaran Napoleon merupakan tahanan MA […]

Read More
Nasional

SBY Cerita Masa Lalu, Pasang Surut Damaikan Konflik dengan GAM di Aceh

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bercerita pengalamannya menciptakan perdamaian di Aceh. Selama tiga empat tahun, SBY rajin mondar mandir berkunjung ke Aceh untuk mengatasi konflik yang terjadi. Itu dilakukan sebelum dirinya menjadi Presiden. "Saya sebagai pelaku sejarah seluruh kabupaten/kota sudah kami datangi, bertemu para Abu (ulama), tokoh masyarakat, semua pihak. Bahkan berkomunikasi dengan pihak GAM […]

Read More
Nasional

Basarah dan Zulhas Sebut Sabam Referensi dan Mentor Politik

Anggota MPR RI paling senior, Sabam Sirait merupakan sumber referensi perjuangan politik dan menjadi salah satu tokoh nasional yang kiprahnya dapat dirasakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat melayat Sabam Sirait di rumah duka di Jalan […]

Read More