Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah melakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek, terkait penanganan dampak Covid 19. Banyak orang yang menilai, kebijakan yang diterapkan Pemerintah terlalu membatasi. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. Namun jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, banyak pula yang menilai kebijakan pemerintah tidak tegas.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga mengatakan, Pemerintah harus melihat situasi pandemi secarahelicopter view, tidak bisa dilihat secara parsial. “Jika hanya dilihat dari sisi kesehatan, kebijakan terkesan kurang tegas. Namun jika dilihat dari sisi ekonomi saja, kebijakannya terkesan terlalu membatasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021). “Ini harus dilakukan secara hati hati dan dihitung dengan cermat, karena Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek ini,” sambungnya.
Airlangga juga mengatakan, saat ini angka kasus konfirmasi positif Covid 19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus Covid 19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity, karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Saat ini, program vaksinasi telah mencapai 66,5 juta vaksinasi, yang terdiri dari dosis pertama sejumlah 46,7 juta dan dosis kedua sebanyak 19,8 juta dosis. “Tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan,” ujar Airlangga. “Juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri dengan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi tanah air untuk melakukan riset dan pengembangan untuk vaksin dan obat obatan,” pungkasnya